BHP dan serikat pekerja Port Hedland gagal mencapai kesepakatan dalam negosiasi upah, negosiasi untuk kembali bekerja dijadwalkan pada 25 Agustus.

Menurut kabar dari aplikasi Zhihui Finance, sebagaimana dilaporkan, raksasa pertambangan BHP (BHP.US) gagal mencapai kesepakatan dalam negosiasi upah dengan perwakilan serikat pekerja di bisnis bijih besi Port Hedland di Australia Barat, dan kedua belah pihak dijadwalkan melanjutkan pembicaraan pada 25 Agustus. BHP mempekerjakan lebih dari 800 karyawan di pelabuhan tersebut. Combined BHP Ports Unions menyatakan bahwa proposal terbaru perusahaan belum sepenuhnya merespons keprihatinan utama para pekerja, serta menyoroti bahwa BHP membukukan laba bersih sebesar 13,2 miliar dolar AS pada tahun fiskal sebelumnya dan membagikan dividen tertinggi dalam empat tahun terakhir.

Pernyataan serikat menyebutkan: “Dalam pertemuan hari ini, proposal yang diajukan BHP belum sepenuhnya menjawab keprihatinan para karyawan yang telah bekerja keras menghasilkan laba 13,2 miliar dolar AS.” Serikat menambahkan, para pekerja akan berkonsultasi dengan perwakilan terpilih mengenai berbagai opsi termasuk melakukan counter proposal.

Pada awal bulan ini, sebagian pekerja di fasilitas tersebut telah melakukan penghentian kerja terjadwal untuk kedua kalinya, menandai aksi industri besar pertama di lokasi tersebut dalam 25 tahun terakhir. Meski begitu, CEO BHP, Brandon Craig, menyatakan bahwa perselisihan perburuhan kali ini diprediksi tidak akan berdampak pada kinerja perusahaan.

Putaran negosiasi kali ini melibatkan sekitar 450 karyawan posisi operasi dan pemeliharaan pelabuhan. Sejak negosiasi dimulai pada Oktober 2025, kedua belah pihak telah melalui 11 putaran pembicaraan, namun hingga kini belum mencapai kesepakatan kerja bersama untuk empat tahun.

Combined BHP Ports Unions mewakili tiga serikat pekerja: Electrical Trades Union (ETU), Australian Manufacturing Workers’ Union (AMWU), dan Australian Workers’ Union (AWU). Tuntutan utama serikat meliputi:

Upah setara untuk pekerjaan setara, yakni menuntut kenaikan gaji tambahan sebesar 25 ribu dolar Australia per tahun bagi setiap pekerja. Serikat menyoroti bahwa wilayah Pilbara telah lama menggunakan sistem kerja “fly-in fly-out” (FIFO), para pekerja jauh dari keluarga dan harus bekerja di lingkungan suhu tinggi dalam jangka panjang, sementara insentif berupa gaji dua kali lipat dari posisi serupa di Perth yang dulu ada kini sudah tidak berlaku lagi.

Sementara itu, dalam lima hingga enam tahun terakhir, gaji karyawan senior di bisnis bijih besi BHP hampir tidak mengalami kenaikan, sedangkan karyawan baru direkrut dengan gaji lebih tinggi, menciptakan situasi “pekerja dua tingkat” di mana pengalaman menjadi kurang dihargai dan rasa keadilan menurun.

Selain itu, serikat menuntut adanya jaminan yang mengikat dari perusahaan, yakni meminta agar perlindungan upah dan kondisi kerja secara hukum dicantumkan dalam perjanjian kolektif, serta menolak perusahaan menggunakan kontrak kerja individu yang dapat diubah sepihak.

BHP menyatakan telah menawarkan kenaikan gaji kumulatif sebesar 16% bagi sebagian besar pekerja pelabuhan selama empat tahun masa perjanjian, serta peningkatan tunjangan tertentu. Perusahaan menegaskan masih “berkomitmen untuk bernegosiasi dengan itikad baik dan yakin bahwa perundingan melalui komite adalah cara terbaik untuk mencapai perjanjian yang adil dan masuk akal”.