Undang-Undang Dasar Aset Digital Korea Selatan: Penerbit stablecoin akan dibatasi pada "konsorsium dengan 51% saham dimiliki oleh bank" sebagai arah utama

Menurut ChainCatcher yang mengutip News1, dalam proses penyusunan tahap kedua legislasi aset digital (aset virtual) di Korea Selatan, yaitu "Undang-Undang Dasar Aset Digital", pihak penerbit stablecoin akan dibatasi pada "konsorsium yang 51% sahamnya dimiliki oleh bank" sebagai arah utama.

Saat ini, skema yang sedang didiskusikan adalah memberikan hak penerbitan stablecoin kepada konsorsium yang 51% sahamnya dimiliki oleh bank. Kelompok Kerja Khusus Aset Digital (TF) dari Partai Demokrat Bersatu juga pada dasarnya telah memutuskan untuk mengadopsi skema ini. Sebelumnya, terkait masalah pihak penerbit stablecoin, Bank of Korea berpendapat bahwa bank harus memimpin dan dibatasi pada sistem perbankan; sementara beberapa anggota parlemen berpendapat bahwa hal ini juga harus dibuka untuk perusahaan fintech dan perusahaan blockchain. Rancangan undang-undang versi pemerintah diminta untuk diajukan paling lambat tanggal 10 bulan ini, dengan target memulai diskusi tahun ini dan menyelesaikan legislasi sebelum Januari tahun depan.