Badai pajak bank di Inggris: Penambahan dana fiskal dan stabilitas keuangan dalam dilema, persaingan antara Menkeu Hunt dan Gubernur Bank Sentral Bailey semakin memanas

Aplikasi Zhihui Finance APP melaporkan bahwa Menteri Keuangan Inggris, John Healey, berencana untuk menaikkan pajak bank dalam anggaran 28 Oktober guna menutupi cadangan fiskal yang menyusut tajam akibat kenaikan biaya pinjaman akibat perang. Namun, rencana ini dengan cepat memicu peringatan terbuka dari Gubernur Bank of England, Andrew Bailey, dan mendapat tentangan keras dari industri perbankan. Saham bank-bank Inggris pun anjlok pada hari Jumat. Sebuah pertarungan kebijakan seputar pajak bank kini membawa konflik mendalam antara Kementerian Keuangan Inggris dengan Bank Sentral dan sektor keuangan ke permukaan.

Tekanan Fiskal Memaksa Pajak Naik

Sejak Perdana Menteri Andy Burnham naik jabatan pada Juli dan mengangkat Healey sebagai Menteri Keuangan, pajak bank terus menggantung di atas pasar. Kenaikan biaya pinjaman terkait perang Amerika Serikat–Iran diperkirakan telah memangkas setengah dari cadangan fiskal sebesar 23,6 miliar pound sterling yang diwarisi Healey dari Menteri Keuangan Partai Buruh sebelumnya, Rachel Reeves. Untuk mempertahankan rencana pengurangan defisit, Healey perlu membuka sumber pendapatan baru.

Menurut perhitungan riset pasar, jika benar-benar membalikkan kebijakan penurunan pajak tambahan bank dari 8% menjadi 3% oleh pemerintah Konservatif tahun 2023, akan menambah pendapatan sebesar 3 miliar pound (4 miliar dolar AS).

The Guardian pada hari Jumat melaporkan, Healey telah mematok kenaikan pajak bank dalam anggaran, dan para analis umumnya menganggap kenaikan pajak tambahan 3% sebagai salah satu opsi.

Pasar bereaksi dengan cepat. Saham Barclays, Lloyds, dan NatWest turun tipis sebelum pasar dibuka, lalu berbalik naik tipis, namun masih kalah dengan saham bank zona euro yang naik 0,9%. Investor khawatir bahwa kenaikan pajak akan mengikis profitabilitas serta pengembalian modal perbankan Inggris yang baru saja pulih.

"Perang Dingin" antara Bank Sentral dan Kementerian Keuangan

Saat Bailey menghadiri konferensi Institute of International Finance di Bangkok pada hari Jumat dan ditanya soal proposal tersebut, ia menjawab hati-hati: "Ini bukan wewenang saya. Saya tidak terlibat. Ini urusan Kementerian Keuangan." Namun sebelumnya, ia telah beberapa kali memperingatkan dengan tegas bahwa tindakan menghukum lembaga peminjaman hanya akan mendorong kenaikan suku bunga hipotek, mengurangi bunga deposito, dan mengancam stabilitas keuangan. Menurut Bailey, pemotongan suku bunga cadangan yang dibayarkan bank sentral ke bank pemberi pinjaman pada dasarnya setara dengan pajak bank.

Pada bulan Juni dalam sidang Komite Urusan Ekonomi Dewan Bangsawan, ia mengatakan jika bank tidak mampu menghasilkan keuntungan, maka pemegang saham tidak akan menyediakan modal untuk pertumbuhan. Setelah krisis keuangan, selama lebih dari satu dekade perbankan Inggris tidak dapat menutupi biaya modal, dan baru tiga tahun terakhir kembali sehat. "Tanpa stabilitas keuangan, kita tidak bisa mencapai pertumbuhan." Sikap Bailey bertentangan langsung dengan kebutuhan fiskal Healey, bahkan keduanya sama-sama hadir di Bangkok pekan ini, namun menunjukkan perbedaan kebijakan yang mencolok.

Perlawanan Industri Perbankan: Sudah Bayar Pajak Tinggi, Pajak Baru Akan Melemahkan Daya Saing

Sektor keuangan juga menentang keras kenaikan pajak. CEO Federasi Perbankan Eropa, Wim Mijs, menyatakan, pajak atas bank-bank Inggris hanya akan dialihkan ke "bagian lain dalam perekonomian" dan bukanlah cara efektif memacu pertumbuhan. Asosiasi Keuangan Inggris mengutip data Perpustakaan House of Commons bahwa di tahun 2024/25, bank sudah membayar 8,8 miliar pound pajak perusahaan, 1 miliar pound pajak tambahan, dan 1,3 miliar pound pajak bank, serta 35,2 miliar pound pajak penghasilan karyawan.

Asosiasi tersebut memperingatkan bahwa kenaikan pajak lebih lanjut akan melemahkan daya saing Inggris, menahan investasi dan penciptaan lapangan kerja, serta bertolak belakang dengan target pemerintah untuk "mencapai pertumbuhan di setiap daerah".

Penelitian industri menunjukkan empat bank besar Inggris—HSBC, Barclays, Lloyds, dan NatWest—diproyeksikan meraih laba sebelum pajak gabungan sekitar 60 miliar pound pada 2027 hingga 2028. Kritikus menyebutnya "keuntungan berlebih", tetapi bank menangkis bahwa pemulihan laba terjadi karena suku bunga tinggi, dan suku bunga tinggi sendiri adalah akibat inflasi akibat perang, bukan "durian runtuh" yang bisa bertahan lama.

CEO JPMorgan, Jamie Dimon, bahkan mengisyaratkan bisa saja membatalkan rencana membangun kantor pusat Eropa sebesar 10 miliar pound di Canary Wharf sebagai protes atas kenaikan pajak.

Dilema Keseimbangan antara Pertumbuhan dan Stabilitas

Pada wawancara di Bangkok hari Kamis, Healey menggambarkan London City sebagai salah satu "permata mahkota" ekonomi Inggris, sambil menekankan perlunya keuangan publik yang kokoh. Pernyataan ini tepat menggambarkan dilema yang ia hadapi: di satu sisi, defisit fiskal harus diisi; di sisi lain, pajak yang berlebihan dapat merusak daya saing City, menekan pertumbuhan, dan akhirnya menggerus basis pajak itu sendiri.

Anggaran 28 Oktober menjadi titik krusial. Jika Healey bersikeras menaikkan pajak, bisa memperburuk ketegangan dengan bank sentral dan sektor keuangan serta memicu gejolak lanjutan pada saham bank; jika ia mundur, harus mencari sumber pendanaan lain dan target pengurangan defisit kemungkinan meleset. Apa pun hasil akhirnya, polemik pajak bank ini telah memperlihatkan dengan jelas: di tengah-tengah perang, inflasi, dan tekanan fiskal yang saling terkait, ruang bagi Inggris untuk menemukan keseimbangan antara "pertumbuhan" dan "stabilitas" kini semakin sempit.