Hashim Sebut Indonesia Rentan Terganggu Perang Iran

Dia menuturkan, Indonesia modal cukup baik dari sisi produksi minyak dan gas bumi (migas) hingga pertambangan berupa batu bara. Dia meminta komoditas itu bisa jadi salah satu penopang kebutuhan energi nasional.

"Anda semua tahu bahwa selain minyak dan gas, kita juga memiliki sumber daya batu bara yang melimpah, dan kita harus mempertahankan sumber-sumber tersebut sebagai sumber energi," ujar Hashim dalam International Indonesia Carbon Capture and Storage Forum 2026, di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Bukan tanpa alasan, Hashim melihat dampak pembatasan akses Selat Hormuz imbas perang Amerika Serikat (AS) dan Iran. Di sisi lain, Yaman disebut mulai menguasai Selat Bab-el-Mandeb. Keduanya akan berdampak pada pasokan dan harga energi global, termasuk Indonesia.

"Kita telah melihat sejak dimulainya perang Iran, dengan ditutupnya Selat Hormuz, dan kini terbatasnya akses melalui Selat Bab-el-Mandeb di Yaman, betapa rentannya Indonesia terhadap guncangan dan peristiwa eksternal," tuturnya.

Adik Kandung Presiden Prabowo Subianto ini menekankan pemerintah tidak tinggal diam untuk menjaga ketahanan energi nasional. Termasuk melirik pemanfaatan karbon untuk meningkatkan produksi minyak RI.

"Pemerintah Indonesia bertekad untuk menjaga semaksimal mungkin ketahanan energi kita. Salah satu caranya, tentu saja, adalah melalui penggunaan teknologi penangkapan dan pemanfaatan karbon (carbon capture and utilization). Jadi, saya pikir kita memiliki harapan," jelas dia.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan(Korsel) memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan kerja sama di sektorenergi, khususnya industri jasa instalasi di perairan (offshore). Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,Airlangga Hartarto, bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Korea Selatan,Hwang Jongwoo.

Penandatanganan ini merupakan bagian dari kunjungan resmi pemerintah Indonesia ke Korea Selatan, serta disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung.

Kerja sama ini mencakup pengembangan teknologi industri offshore, termasuk pembongkaran (decommissioning) dan pemanfaatan kembali (reutilization) anjungan lepas pantai pasca-operasi minyak dan gas bumi.

Melalui MoU ini, kedua negara sepakat memperkuat kolaborasi antara sektor publik dan swasta, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di sektor energi.

“MoU ini ditargetkan dapat memperkuat sinergi Indonesia dan Republik Korea dalam pengembangan industri jasa instalasi di perairan, termasuk dalam transfer teknologi, peningkatan kapasitas SDM,” ujar Airlangga dalam keterangan tertulis, Jumat (3/4/2026).

Kerja sama ini juga membuka peluang besar bagi pelaku industri energi nasional, termasuk Pertamina dan perusahaan swasta, untuk ikut terlibat dalam implementasi proyek.

Selain itu, anjungan lepas pantai yang sudah tidak beroperasi direncanakan dapat dimanfaatkan kembali sebagai infrastruktur energi baru.

"Pemanfaatan kembali anjungan lepas pantai pasca-operasional minyak dan gas bumi nantinya direncanakan untuk dapat menjadi lokasi LNG Receiving Terminal serta lokasi Carbon Capture and Storage,” jelas Airlangga.

Kerja sama ini berlaku selama lima tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua pihak.

Komitmen Dua Negara

Meski tidak mengikat secara hukum internasional, MoU ini menjadi fondasi penting dalam memperkuat kemitraan strategis Indonesia dan Korea Selatan di sektor energi."

Kerja sama ini mencerminkan komitmen kedua negara dalam mendorong pembangunan ekonomi secara berkesinambungan, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain strategis dalam industri energi global,” ujar Airlangga.

Dengan kolaborasi ini, Indonesia diharapkan mampu meningkatkan daya saing industri energi nasional, sekaligus mempercepat transformasi menuju energi yang lebih efisien dan berkelanjutan.