Utang Amerika Jebol Tembus Rp 710.900 Triliun, Kenapa?

Kenaikan utang AS didorong sejumlah faktor seperti pinjaman jumbo karena pandemi COVID-19 dan kenaikan biaya bunga utang.

Mengutip Anadolu, Kamis, (20/8/2026), pada 18 Agustus 2026, total utang publik yang beredar telah mencapai US$ 40,047 triliun, dengan total pada hari sebelumnya adalah US$ 39,987 triliun atau Rp 710.668 triliun yang terdiri dari US$ 32,266 triliun atau Rp 573.447 triliun utang publik dan US$ 7,782 triliun utang antar pemerintah.

Ketika Donald Trump pertama kali menjabat pada Januari 2017, jumlah utang federal mencapai sekitar US$ 19,95 triliun atau Rp 354.561 triliun, kemudian menyentuh US$ 27,75 triliun atau Rp 493.186 triliun pada akhir masa jabatan pertamanya. Hal ini menunjukkan dalam kurun waktu kurang dari satu dekade, jumlah utang telah meningkat lebih dari dua kali lipat.

Angka tersebut kian melonjak hingga sekitar us$ 36,22 triliun atau Rp 643.719 triliun selama empat tahun masa kepresidenan mantan Presiden Joe Biden, sebelum kemudian bertambah lagi sebesar US$ 3,8 triliun atau Rp 67,53 triliun sejak Trump kembali menjabat.

Utang nasional Amerika Serikat tercatat meningkat sebesar US$ 11,6 triliun atau Rp 206.161 triliun sepanjang dua periode pemerintahan Trump, sementara di bawah pemerintahan Biden kenaikannya mencapai sekitar US$ 8,5 triliun atau Rp 151.066 triliun.

Lonjakan utang ini didorong oleh berbagai faktor yang saling terkait antara lain defisit anggaran yang terus berlangsung, pinjaman besar-besaran akibat pandemi, pemotongan pajak, meningkatnya biaya bunga utang, serta bertambahnya pengeluaran untuk program-program sosial.

Yang lebih mengkhawatirkan, sebagian besar pendapatan federal kini justru terserap hanya untuk membayar bunga utang. Kondisi ini memunculkan rekor baru yang memicu kekhawatiran serius soal keberlanjutan fiskal AS ke depan.

Sebelumnya, utang Amerika Serikat telah melampaui U$ 39 triliun atau Rp 694.356 triliun (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah di kisaran 17.800), berpotensi mendorong kenaikan biaya pinjaman bagi rumah tangga dan bisnis, serta memberi tekanan yang semakin besar pada program pensiun federal, menurut laporan yang dirilis Conference Board, Selasa, 18 Agustus 2026.

Dalam laporan berjudul “How the National Debt Affects All Generations of Americans”, lembaga riset bisnis nirlaba tersebut mencatat utang AS kini sekitar US$ 116.000 atau Rp 20,65 miliar per penduduk, berdasarkan data populasi per Juli 2026.

Mengutip Anadolu, Rabu, (19/8/2026), laporan ini memodelkan lima skenario fiskal untuk meneliti bagaimana perubahan defisit, suku bunga, dan stabilitas keuangan dapat memengaruhi mahasiswa yang membiayai pendidikan, keluarga yang membeli rumah, pensiunan yang bergantung pada jaminan sosial, hingga pemilik usaha kecil yang mencari pendanaan.

Laporan tersebut menemukan pengurangan defisit anggaran dapat menekan biaya pinjaman dan memperbaiki prospek fiskal negara, sementara defisit yang lebih besar disertai guncangan keuangan dapat meningkatkan secara signifikan biaya pinjaman mahasiswa, hipotek, dan pembiayaan bisnis.

Dalam skenario yang melibatkan gagal bayar utang AS (default) selama satu minggu, pembayaran pinjaman usaha kecil diperkirakan dapat meningkat hingga 21,6%, biaya pinjaman mahasiswa 8,7%, dan biaya perumahan hingga 6,7%.

"Utang nasional bukan sekadar angka dalam neraca pemerintah, utang ini memengaruhi keputusan keuangan yang dibuat warga Amerika Serikat setiap hari,” kata Presiden CEO Center di Conference Board, David K. Young.

"Utang yang lebih tinggi dapat berarti biaya pinjaman yang lebih tinggi, sumber daya yang lebih sedikit untuk prioritas nasional, dan ketidakpastian yang lebih besar seputar program pensiun," ia menambahkan.

Laporan tersebut memproyeksikan utang nasional akan mencapai 154% dari produk domestik bruto (PDB) pada 2036 dalam skenario dasar, dan 180% dalam skenario defisit yang lebih tinggi. Laporan itu juga memperingatkan dana perwalian utama yang membiayai tunjangan pensiun Jaminan Sosial diproyeksikan akan kehabisan dana pada 2032.

Jika Kongres membiarkan tunjangan dipotong hingga sebatas yang bisa dibiayai dari pendapatan program yang masuk, para pensiunan dapat menghadapi pemotongan tunjangan sebesar 7% pada 2032, dan rata-rata pengurangan tahunan sebesar 28% antara 2033 hingga 2036, menurut proyeksi yang dikutip dalam laporan.

Sebagai alternatif, mempertahankan tunjangan sesuai jadwal melalui transfer dari kas umum Departemen Keuangan akan membutuhkan sekitar US$ 2,7 triliun atau Rp 48.070 triliun antara 2032 dan 2036, yang berpotensi menambah defisit federal lebih lanjut.

Menanggapi temuan ini, Conference Board menyerukan pembentukan komisi fiskal bipartisan di Kongres, reformasi Jaminan Sosial yang komprehensif, modernisasi Medicare, dan perbaikan proses anggaran federal.