Amerika Serikat Tingkatkan Pembelian Obligasi, Begini Kata Ekonom

Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) melipatgandakan pembelian kembali atau buyback surat utang pemerintah dalam upaya menyeimbangkan pasar obligasi. Hal tersebut menyebabkan imbal hasil atau yield turun tajam di tengah tekanan pasar yang signifikan.

Mengutip CNBC, Kamis, (20/8/2026), di tengah tekanan pada pasar pendapatan tetap dan lonjakan imbal hasil ke tingkat yang belum pernah terjadi dalam hampir 20 tahun, pengumuman ini menyasar segmen pasar obligasi pemerintah atau treasury berdurasi lebih panjang yang sensitif.

Melalui program pembelian kembali yang dipercepat ini, Departemen Keuangan AS akan menyasar segmen pasar dengan tenor 10 hingga 20 tahun serta 20 hingga 30 tahun yang telah mengalami fenomena mogok beli sejak akhir Juni. Pemerintah akan melipatgandakan batas maksimal operasi pembelian kembali dari US$ 2 miliar atau Rp 35,54 triliun (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah 17.770) menjadi US$ 4 miliar atau Rp 71,09 triliun.

Imbal hasil anjlok setelah pengumuman itu. Sementara kontrak berjangka atau futures pasar saham melonjak tajam.

Obligasi bertenor 10 tahun ditutup turun 5,7 basis poin menjadi 4,647% dan obligasi tenor 30 tahun turun 9 basis poin menjadi 5,196%. Satu basis poin setara 0,01%. Imbal hasil dan harga bergerak berlawanan arah.

Saat ditanya mengenai apakah masyarakat Amerika Serikat perlu khawatir pasar obligasi, Presiden AS Donald Trump menilai tidak perlu.

Perubahan ini akan dimulai pada 9 September, dan berlaku hingga 4 November. “Peningkatan skala operasi pembelian kembali ini mencerminkan keinginan Departemen Keuangan untuk memberikan dukungan likuiditas yang lebih besar pada sektor obligasi berjangka waktu lebih panjang, di mana terdapat minat yang kuat dan konsisten dari pelaku pasar.

Hal ini dibuktikan oleh besarnya volume penawaran berkualitas tinggi yang secara rutin diterima Departemen Keuangan dalam operasi pembelian kembali obligasi jangka panjang,” demikian dari pernyataan Departemen Keuangan AS.

Pada intinya, langkah ini berarti Departemen Keuangan AS akan menjadi pembeli yang lebih besar untuk obligasi lama dengan durasi panjang, sehingga menyediakan likuiditas bagi segmen pasar yang secara historis menunjukkan permintaan tinggi.

 

Head of Global Policy and Central Bank Strategy Evercore ISI, Krishna Guna menuturkan, peningkatan operasi ini "dapat membantu menarik minat pembeli potensial yang tertarik dengan kenaikan imbal hasil (yield) sebelumnya dan memicu aksi short-covering (pembelian kembali untuk menutup posisi jual) dalam jangka pendek, sekaligus mencegah investor mengambil posisi jual (short) secara agresif di masa depan. Hal ini karena khawatir akan kembali terjebak situasi tak terduga.

"Namun, operasi ini hampir tidak mengubah apa pun dari sisi fundamental, khususnya terkait kebutuhan untuk membiayai lonjakan besar penerbitan utang termasuk utang dalam jumlah masif di samping defisit pemerintah yang sangat besar," ia menambahkan.

Selain itu, Ekonom RSM Joe Brusuelas menuturkan, upaya untuk mengendalikan imbal hasil ini justru dapat mempersulit tugas Federal Reserve dalam mengembalikan inflasi ke tingkat 2%.

Ketua The Fed, Kevin Warsh, pernah menyatakan preferensinya agar suku bunga ditentukan oleh pasar terbuka.  Langkah seperti yang diumumkan Departemen Keuangan ini dapat menekan imbal hasil secara artifisial dan menyulitkan pengendalian inflasi.

"Bessent adalah seorang pelaku politik. Kepentingannya murni berjangka pendek dan berorientasi pada pemilihan umum mendatang, bukan pada upaya mengembalikan stabilitas harga," tulis Brusuelas.

 

Ekonom Mohamed El-Erian menulis di platform X rencana pembelian tersebut "kecil, baik secara nilai absolut maupun dibandingkan dengan jumlah penerbitan bersih," dan lebih merupakan bentuk "penerapan yang lebih luas dari kebijakan 'pengendalian kurva imbal hasil' (yield curve control)."

Terkait lonjakan imbal hasil baru-baru ini, para ahli pasar menyoroti berbagai faktor, termasuk term premium (premi risiko jangka waktu) yang lebih tinggi untuk memegang utang pemerintah, yang pada dasarnya merupakan imbal hasil tambahan yang diminta investor serta perubahan profil basis pembeli obligasi pemerintah.

Selain itu, mereka juga menyebutkan peningkatan pasokan utang korporasi, khususnya yang terkait dengan sektor kecerdasan buatan (artificial intelligence). Pengumuman Rabu mengisyaratkan Departemen Keuangan mencermati masalah likuiditas pada instrumen berjangka waktu lebih panjang dan bersedia menjadi partisipan yang lebih aktif.

"Ini BUKANlah pelunasan utang, melainkan sekadar penataan ulang jadwal jatuh tempo surat utang pemerintah (treasuries)," tulis Chief Invesment Officer One Point BFG Wealth Partners Peter Boockvar.