Pekerjaan legislatif di Senat AS terkait sektor kripto berada pada titik kritis.
Berbicara di Rare Evo Conference di Las Vegas, jurnalis senior Eleanor Terrett membahas perkembangan terbaru mengenai “CLARITY Act” yang sangat dinantikan dan kemungkinan undang-undang tersebut disahkan tahun ini.
Senat AS sedang bekerja secara intensif sebelum reses bulan Agustus, namun nasib CLARITY Act masih tergantung pada hambatan prosedural dan perhitungan suara internal partai. RUU tersebut membutuhkan 60 suara untuk lolos dalam pemungutan suara cloture dan dapat dibahas dalam sidang pleno Senat.
Karena Partai Republik memegang 53 kursi di Senat, RUU tersebut memerlukan dukungan dari setidaknya tujuh senator Demokrat untuk disahkan. Terrett mencatat bahwa ajakan voting dari Pemimpin Senat John Thune dapat memaksa kedua partai untuk berkompromi, dan bahwa para pembuat kebijakan mungkin bahkan menunda reses Agustus untuk merampungkan RUU tersebut.
Salah satu hambatan terbesar dalam kemajuan RUU ini adalah terkait regulasi etika. Para senator Demokrat berpendapat bahwa draf teks etika yang disiapkan tidak cukup untuk mencegah mantan Presiden Donald Trump memperoleh keuntungan dari proyek kriptonya sendiri (platform seperti memecoin TRUMP dan World Liberty Financial).
Partai Demokrat menyerukan agar jaksa agung negara bagian diberikan wewenang untuk menggugat Departemen Kehakiman (DOJ) jika terjadi potensi pelanggaran etik. Partai Republik dan Gedung Putih menentang usulan tersebut, dengan alasan bahwa kewenangan ini akan memicu gugatan bermotif politik di tingkat negara bagian.
Draf tersebut mencakup ketentuan yang berlaku hingga tahun 2029, yang melarang pejabat pemerintah dan anggota Kongres menerbitkan aset digital selama menjabat.
Poin penting lain yang menjadi perdebatan di Senat adalah ketentuan BRCA (Blockchain Regulatory Certainty Act), yang disusun oleh Representative Tom Emmer. Ketentuan ini akan memberikan kekebalan dari tanggung jawab pidana bagi para pemrogram yang menulis protokol atau kode jika kode mereka disalahgunakan oleh pihak ketiga atau aktor ilegal (seperti kelompok peretas Korea Utara). Meskipun sektor kripto menganggap ketentuan ini “esensial,” jaksa dan penegak hukum menolaknya.
Sementara kemungkinan CLARITY Act diberlakukan sebelum akhir 2026 diperkirakan sekitar 30% dalam pasar prediksi, Eleanor Terrett menyatakan bahwa ia melihat peluang lebih tinggi bagi undang-undang ini disahkan tahun ini.


