Perubahan arah antimonopoli: Departemen Kehakiman pemerintahan Trump berencana “menyelesaikan secara damai” dan mengadakan negosiasi rahasia untuk penyelesaian dengan Apple (AAPL.US)

Aplikasi Keuangan Zhitong memperoleh informasi bahwa Apple (AAPL.US) dan Departemen Kehakiman Amerika Serikat sedang melakukan diskusi awal terkait penyelesaian gugatan tahun 2024, yang menuduh produsen iPhone ini melanggar undang-undang antimonopoli.

Menurut orang dalam, negosiasi sedang berlangsung secara aktif, namun tidak ada jaminan bahwa kedua belah pihak pasti akan mencapai kesepakatan. Tanggal persidangan untuk kasus ini belum ditentukan.

Orang dalam mengungkapkan bahwa Apple telah beberapa kali mengajukan tawaran kepada Departemen Kehakiman tahun ini dengan harapan mengakhiri kasus tersebut. Beberapa orang dalam menyatakan bahwa intensitas negosiasi meningkat dalam beberapa minggu terakhir, dan kedua belah pihak telah saling bertukar draf materi penyelesaian.

Negosiasi penyelesaian antara Departemen Kehakiman dan perusahaan dapat berakhir tanpa tercapainya kesepakatan.

Pemerintah Amerika Serikat mengajukan tuntutan terhadap Apple saat era pemerintahan Biden, yang saat itu meluncurkan serangkaian tuntutan untuk membatasi kekuatan perusahaan teknologi besar. Departemen Kehakiman menyatakan dalam gugatan bahwa dugaan tindakan Apple merugikan para pesaing, pengembang perangkat lunak, serta konsumen produk mereka. Pada Juni 2025, Apple kalah dalam permohonan untuk membatalkan gugatan antimonopoli itu.

Departemen Kehakiman menuduh Apple memonopoli pasar ponsel cerdas kelas atas. Tuduhan utama berkisar pada penutupan Apple terhadap "aplikasi super" (aplikasi yang berisi program internal mini, seperti WeChat dari Tiongkok), serta menghambat solusi pesan eksternal, aplikasi streaming cloud, dompet digital pesaing, dan juga menghambat persaingan di bidang jam pintar.

Departemen Kehakiman mengajukan gugatan bersama dengan kelompok bipartisan yang terdiri dari 19 negara bagian dan District of Columbia. Saat ini belum diketahui apakah jaksa agung dari negara-negara bagian tersebut ikut dalam negosiasi penyelesaian.

Awal tahun ini, Departemen Kehakiman, pada era Biden, mencapai kesepakatan penyelesaian dalam kasus monopoli industri hiburan langsung dengan raksasa Live Nation Entertainment. Namun, sebagian besar negara bagian yang turut menggugat bersama Departemen Kehakiman tidak menandatangani kesepakatan tersebut dan akhirnya memenangkan persidangan terhadap perusahaan itu.

Di bawah kepemimpinan Trump, Departemen Kehakiman terus mencari penyelesaian untuk sejumlah besar kasus antimonopoli yang diajukan oleh pemerintahan sebelumnya. Stanley Woodward, pejabat nomor tiga Departemen Kehakiman yang mengawasi kerja antimonopoli, mendorong proses penyelesaian dan menganggap bahwa penyelesaian merupakan cara untuk menghemat dana pajak dan memberi konsumen solusi lebih cepat jika dibandingkan dengan tuntutan hukum yang bisa berlangsung bertahun-tahun.

Selain Live Nation, Departemen Kehakiman juga pada era pemerintahan Biden telah mencapai penyelesaian kasus terhadap perusahaan analisis data di sektor real estat dan pertanian.

Awal pekan ini, Departemen Kehakiman mengalami kegagalan dalam kasus Apple ketika perusahaan tersebut memenangkan hak untuk mengumpulkan data dari belasan lembaga pemerintah lainnya; Apple bersikeras bahwa data ini sangat penting untuk membuktikan bahwa pasar ponsel cerdas bersifat kompetitif. Departemen Kehakiman telah berupaya untuk menghentikan akses terhadap informasi dari lembaga seperti CIA, Pentagon, dan Departemen Keamanan Dalam Negeri.

Apple telah menyelesaikan sebagian besar keluhan tersebut, dan saat ini telah menyediakan proyek aplikasi mini untuk pengembang, membuka aplikasi "Messages" miliknya untuk sistem pesan RCS yang didominasi oleh Alphabet, membolehkan aplikasi streaming cloud, serta membuka chip pembayaran iPhone untuk aplikasi pihak ketiga.

Perusahaan saat ini masih tidak mengizinkan Apple Watch bekerja sama dengan Android atau ponsel selain iPhone, tetapi telah meluncurkan fitur baru yang membuat pengalaman pengguna saat menggunakan perangkat bukan Apple Watch di iPhone menjadi lebih mulus. Namun, beberapa kekhawatiran pemerintah adalah bahwa Apple diduga memiliki kemampuan untuk mengubah aturan secara sepihak, sehingga setiap kesepakatan penyelesaian mungkin akan meminta Apple membuat komitmen yang dapat ditegakkan secara hukum terkait perilakunya.