Korea mendorong peraturan baru anti-penipuan di sektor telekomunikasi dan keuangan: aset kripto akan termasuk dalam cakupan kompensasi dana korban.

Jinse Finance melaporkan bahwa pada 16 Juli, Komisi Jasa Keuangan Korea Selatan mengumumkan rancangan revisi Peraturan Pelaksanaan “Undang-Undang Khusus tentang Pencegahan Penipuan Telekomunikasi dan Pengembalian Dana Korban”. Rancangan tersebut berencana memasukkan dana hasil penipuan melalui telepon yang dialihkan ke aset kripto ke dalam cakupan kompensasi korban, serta menetapkan standar pengembalian dan penilaian aset kripto. Ketentuan terkait dijadwalkan akan berlaku efektif pada 1 Oktober.
Berdasarkan peraturan baru, jika aset yang dibekukan berupa mata uang kripto, korban pada prinsipnya akan menerima pengembalian sesuai jenis dan jumlah aset; jika bentuk aset hasil penipuan berbeda dengan aset yang dibekukan, kompensasi akan diberikan dalam bentuk aset yang benar-benar ada pada saat rekening dibekukan. Dalam kasus di mana uang tunai bercampur dengan aset kripto, otoritas pengawas akan menilai nilai aset kripto berdasarkan harga pasar saat aset dibekukan untuk menentukan jumlah kompensasi akhir.
Komisi Jasa Keuangan Korea Selatan menyatakan bahwa penetapan bentuk pengembalian aset dan waktu penilaian dapat membantu memberikan kompensasi yang lebih cepat dan adil dalam kasus kompleks di mana dana banyak korban tercampur. Rancangan revisi tersebut akan tersedia untuk konsultasi publik hingga 24 Agustus.