Airlangga Bantah Rencana Pembagian HP Gratis

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah tidak pernah membahas rencana pembagian telepon seluler atau handphone ( HP) gratis kepada masyarakat untuk mendukung penyaluran bantuan sosial ( bansos).

“Enggak. Memang enggak pernah kita bahas (pembagian) HP itu,” kata Airlangga saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (20/10/2026).

 

Meski membantah adanya pembahasan mengenai pembagian HP gratis, Airlangga memastikan program pembukaan rekening massal tetap berjalan. Pemerintah kini tengah menyiapkan regulasi sebagai dasar pelaksanaannya.

"Itu (rekening massal) termasuk dalam program Q IV. Kita lagi siapin regulasinya," ujarnya pula.

Pemerintah menargetkan program tersebut dapat berjalan pada kuartal IV 2026, seiring dengan penyelesaian aturan yang diperlukan.

Untuk mendukung program pembukaan rekening secara massal, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp 3,8 triliun. Pelaksanaannya direncanakan melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk atau BSI.

Program ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan setiap warga negara Indonesia memiliki rekening bank. Langkah tersebut sekaligus ditujukan untuk memperluas inklusi dan meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

Melalui pembukaan rekening massal, pemerintah ingin memperluas akses masyarakat terhadap layanan perbankan, termasuk untuk mendukung penyaluran bantuan sosial.

 

Sebelumnya, pemerintah berencana menyediakan telepon seluler (HP) dan rekening bank digital bagi masyarakat yang belum memiliki akses perbankan (unbanked).

Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengatakan, program ini menyasar sekitar 30 persen penduduk yang belum memiliki rekening. Langkah tersebut sekaligus dilakukan untuk mendorong penyaluran bantuan sosial (bansos) secara digital dan meningkatkan penerimaan negara.

“Setiap warga akan memperoleh akses terhadap telepon seluler dan rekening digital sehingga dana bantuan dapat dikirim langsung ke rekening masing-masing,” ujar Hashim dalam acara Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Hashim menyampaikan, pemerintah menugaskan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) untuk memfasilitasi pembukaan rekening masyarakat. Pemerintah juga akan menghapus biaya pembukaan rekening sebesar Rp 50.000 agar masyarakat dapat mengakses layanan perbankan tanpa biaya awal.

“Pemerintah ingin mengubah perekonomian yang bergantung pada transaksi tunai menjadi perekonomian digital,” kata Hashim.

Menurutnya, digitalisasi transaksi dapat membantu pemerintah menjangkau aktivitas ekonomi yang selama ini tidak tercatat atau masuk dalam gray economy. Pemerintah berharap langkah tersebut mampu memperluas basis penerimaan negara sekaligus meningkatkan transparansi penyaluran bantuan sosial.

Hashim menyebut rasio penerimaan negara Indonesia saat ini masih berada di kisaran 12 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan Kamboja yang mencapai 18 persen dan Vietnam sebesar 23 persen.

Pemerintah menargetkan rasio penerimaan negara dapat mencapai 18 persen dalam dua hingga tiga tahun ke depan, mengingat potensi aktivitas ekonomi informal diperkirakan mencapai 35 persen hingga 45 persen.

Kendati demikian, Hashim belum merinci jadwal pasti pelaksanaan program, jumlah HP yang akan dibagikan, maupun alokasi anggaran yang disiapkan oleh pemerintah.