AHY: Ketahanan Air Jadi Fondasi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ( Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan) Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) menegaskan, ketahanan air menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, pengelolaan air harus dipandang sebagai investasi strategis yang menopang pangan, kesehatan, iklim, energi, dan aktivitas ekonomi.

Agus menilai, pemerintah perlu mengelola air secara terintegrasi mulai dari daerah aliran sungai, waduk, irigasi, instalasi pengolahan, rumah tangga, hingga pengelolaan air limbah.

"Ketahanan air merupakan bagian dari ketahanan ekonomi. Air mendukung ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, ketahanan iklim, dan semakin penting bagi ketahanan energi,” ujar Agus dalam Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2026 di Jakarta, Rabu (7/10/2026).

Agus mengatakan, investasi sektor air tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan bendungan, waduk, jaringan pipa, dan fasilitas pengolahan. Pemerintah juga perlu memperkuat daerah aliran sungai, penyimpanan air baku, irigasi modern, air minum, sanitasi, drainase, pengendalian banjir, perlindungan pesisir, serta solusi berbasis alam.

Menurut Agus, pencemaran sungai dari rumah tangga dan industri serta sedimentasi telah meningkatkan tekanan terhadap sistem air, terutama di kota-kota besar. Kondisi tersebut juga meningkatkan risiko banjir ketika kapasitas sungai menurun.

"Waktu terbaik untuk membersihkan sungai kita adalah 50 tahun lalu. Namun, waktu terbaik kedua adalah sekarang. Hari ini,” kata Agus.

Agus juga menyoroti ancaman banjir rob, penurunan muka tanah, erosi pesisir, dan kenaikan permukaan laut di Pantai Utara Jawa atau Pantura. Pemerintah, kata dia, menempatkan perlindungan Pantura sebagai prioritas strategis nasional melalui rencana pembangunan tanggul laut raksasa dan sistem perlindungan pesisir sepanjang sekitar 575 kilometer.

 

 

Proyek tersebut akan melintasi 20 kabupaten, 5 kota, dan 5 provinsi serta membutuhkan koordinasi 18 kementerian dan lembaga. Pemerintah memperkirakan sistem perlindungan tersebut dapat melindungi sekitar 50 juta orang dan mengamankan koridor ekonomi yang berkontribusi sekitar 38% terhadap PDB Indonesia.

Agus menekankan pembangunan perlindungan Pantura tidak dapat hanya mengandalkan konstruksi beton. Pemerintah perlu menggabungkan infrastruktur fisik dengan restorasi mangrove, penguatan ekosistem pesisir, pengelolaan air, dan pembangunan perkotaan yang lebih tangguh.

Ia juga meminta pembangunan kota mengintegrasikan air, sanitasi, drainase, perumahan, pengelolaan sampah, transportasi umum, ruang publik, dan pusat ekonomi. Menurut dia, pembangunan infrastruktur harus meningkatkan efisiensi sekaligus memperkuat ketahanan jangka panjang.

Untuk menjalankan agenda tersebut, Agus menyebut pemerintah membutuhkan empat faktor utama, yakni modal, inovasi, talenta, dan tata kelola. Pemerintah juga perlu melengkapi pendanaan publik dengan modal swasta, lembaga multilateral, dan skema pembiayaan inovatif.

“Investasi harus menciptakan nilai yang berkelanjutan dan inklusif. Kita membutuhkan proyek yang kredibel secara finansial, kuat secara teknologi, bertanggung jawab terhadap lingkungan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkas Agus.