Pengusaha Suahasil Nazara Jaga Kepastian Kebijakan Fiskal

Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo) meminta Menteri Keuangan ( Menkeu) Suahasil Nazara untuk menjaga kepastian arah kebijakan fiskal usai pergantian pimpinan di Kementerian Keuangan. Dunia usaha menilai kesinambungan kebijakan sangat krusial untuk mempertahankan kepercayaan pelaku usaha dan investor di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, menilai rekam jejak dan pengalaman Suahasil dalam pengelolaan fiskal nasional menjadi modal kuat untuk menjaga kontinuitas kebijakan di kementerian tersebut. Sebelum dilantik sebagai Menkeu, Suahasil lama mengemban amanat sebagai Wakil Menteri Keuangan serta pernah memimpin Badan Kebijakan Fiskal (BKF).

"Pengalaman yang panjang di Kementerian Keuangan memberikan kontinuitas dan pemahaman institusional yang sangat penting," ujar Shinta kepada Liputan6.com, Senin (14/9/2026).

Menurut Shinta, Kemenkeu di bawah kepemimpinan baru perlu menjaga keseimbangan antara kredibilitas fiskal dan kebutuhan mendorong pertumbuhan ekonomi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus tetap dikelola secara prudent (hati-hati) dan berkelanjutan, tetapi juga efektif menjaga daya beli masyarakat, mendorong investasi, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat sektor riil.

 

Shinta menekankan bahwa dunia usaha membutuhkan skema kebijakan yang dapat diprediksi (predictable), terutama terkait perpajakan, kepabeanan, insentif investasi, dan belanja pemerintah. Kepastian tersebut menjadi rujukan utama bagi pengusaha dalam menyusun rencana investasi dan ekspansi bisnis.

"Kami berharap setiap perubahan kebijakan dilakukan secara terukur, dengan komunikasi yang baik serta ruang dialog yang memadai bersama dunia usaha," kata Shinta.

Ia juga mengimbau pemerintah untuk konsisten menjaga kualitas belanja negara, efektivitas penerimaan, disiplin fiskal, dan kepercayaan pasar. Kebijakan penerimaan negara, menurut Shinta, hendaknya mempertimbangkan daya saing serta kemampuan tumbuh sektor produktif, bukan sekadar berfokus pada target penerimaan jangka pendek.

 

Shinta tidak menampik bahwa tantangan yang dihadapi Menkeu baru ke depan tergolong berat, mengingat pemerintah harus membiayai berbagai program prioritas pembangunan sekaligus menjaga ruang fiskal dan kredibilitas APBN.

Bagi dunia usaha, keberhasilan transisi ini tidak ditentukan oleh pergantian figur semata, melainkan oleh konsistensi dan kualitas kebijakan fiskal yang dikeluarkan.

"Tantangan Menteri Keuangan ke depan tentu tidak ringan karena pemerintah perlu membiayai berbagai prioritas pembangunan sekaligus menjaga ruang fiskal dan kredibilitas APBN," tutur Shinta.

Dunia usaha tetap optimistis kepercayaan investor akan terus terjaga selama pengelolaan fiskal tetap dilakukan secara prudent dan arah kebijakan pemerintah makin terukur serta dapat diprediksi.