Pemerintah Tambah Belanja Negara Rp 9,1 Triliun, Ternyata untuk Ini

Pemerintah bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sepakat menaikkan target pendapatan dan belanja negara masing-masing sebesar Rp 9,1 triliun dalam postur sementara RAPBN 2027.

Atas kesepakatan tersebut, target pendapatan negara dan hibah bergeser dari Rp 3.426,0 triliun pada Nota Keuangan menjadi Rp 3.435,1 triliun. Di sisi lain, alokasi belanja negara membengkak dari Rp 4.097,2 triliun menjadi Rp 4.106,3 triliun.

"Masih dalam satu penyesuaian yang wajar dan nanti kita masukkan semuanya," ujar Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara usai rapat kerja bersama Banggar DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Senin (7/9/2026).

Suahasil menjelaskan, penyesuaian postur RAPBN 2027 ini merujuk pada hasil pembahasan Panitia Kerja (Panja) serta pergerakan asumsi ekonomi makro terbaru. Rincian perubahan anggaran tersebut akan dimatangkan pada pembahasan lanjutan.

Lonjakan target pendapatan negara ini utamanya ditopang oleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang naik Rp 5,1 triliun menjadi Rp 522,5 triliun. Menurut Suahasil, koreksi target PNBP tersebut sangat mempertimbangkan pergerakan nilai tukar rupiah dan harga komoditas global.

"PNBP itu sangat bergantung pada harga komoditas dan kurs. Peningkatan target ini merespons dinamika positif kedua faktor tersebut," kata Suahasil.

Sementara dari sisi pengeluaran, kenaikan belanja sebesar Rp 9,1 triliun dialokasikan penuh untuk belanja pemerintah pusat, yaitu naik dari Rp 3.362,2 triliun menjadi Rp 3.371,3 triliun. Tambahan ini masuk ke dalam anggaran kementerian/lembaga (K/L) yang disesuaikan menjadi Rp 1.513,8 triliun, sedangkan anggaran non-K/L tetap bertahan di angka Rp 1.857,5 triliun.

Pemerintah saat ini masih memetakan distribusi tambahan dana tersebut untuk tiap instansi. "Nanti kita lihat sebarannya dari hasil Panja. Detailnya akan dirinci per belanja K/L," tambahnya.

Meski postur pendapatan dan belanja sama-sama terkerek Rp9,1 triliun, defisit anggaran tidak mengalami perubahan. Pemerintah dan Banggar DPR sepakat menjaga defisit di angka Rp671,2 triliun atau setara 2,40 persen terhadap PDB.