Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan, capaian ini melonjak lebih dari dua kali lipat dibandingkan sepanjang 2025, yang saat itu hanya mencakup 48 kabupaten/kota.
"Sepanjang semester I 2026, ada tujuh provinsi yang tumbuh di atas 6%. Bahkan jumlah kabupaten/kotanya naik dua kali lipat menjadi 99 daerah," ujar Amalia di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2026).
Advertisement
Peningkatan juga terjadi di tingkat provinsi. Pada 2025, hanya ada empat provinsi yang mampu tumbuh di atas 6%. Angka ini melonjak menjadi tujuh provinsi pada semester I 2026.
Amalia menjelaskan, setiap daerah penggerak pertumbuhan tinggi ini memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri. Meski begitu, mereka punya satu kesamaan: sukses mengoptimalkan potensi lokal menjadi realisasi aktivitas ekonomi yang nyata.
Bentuk Tim Pengawal Ekonomi Daerah
Merespons capaian tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyatakan pemerintah akan mempelajari resep sukses daerah-daerah tersebut agar bisa diterapkan di wilayah lain yang pertumbuhannya masih lambat.
Kementerian PPN/Bappenas bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga bakal membentuk tim khusus untuk mengawal percepatan ekonomi daerah sekaligus menjaga stabilitas inflasi.
"Kami bersama Kemendagri akan membentuk tim untuk mengawal dan memastikan pertumbuhan ekonomi daerah bisa dipercepat, sekaligus mengendalikan inflasi," kata Rachmat.
Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6
Advertisement




