Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, menegaskan bahwa fenomena paradoks ini menunjukkan masih lebarnya jurang pemisah antara keterampilan pencari kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
Merujuk laporan Future of Jobs dari World Economic Forum (WEF) 2025, sebanyak 54% perusahaan di Indonesia menilai kesenjangan keterampilan (skill gap) sebagai salah satu hambatan utama dalam menjalankan bisnis.
Advertisement
Yassierli menyebut persoalan ini harus segera dituntaskan. Pemerintah tidak hanya berfokus pada pembukaan lapangan kerja baru, tetapi juga memastikan ketersediaan pekerjaan yang layak.
Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, keterhubungan antara lembaga pendidikan serta pelatihan vokasi dengan sektor industri perlu terus diperkuat. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kini menggeser pendekatan pelatihan vokasi dari yang semula berbasis pasokan (supply-driven) menjadi berbasis kebutuhan industri (demand-driven).
Langkah konkret pendekatan baru ini terlihat dari pendirian balai pelatihan sektor dirgantara di Bandung untuk memenuhi kebutuhan PT Dirgantara Indonesia (PTDI), yang diperkirakan memerlukan 500 hingga 1.000 tenaga kerja.
Yassierli menegaskan, kejelasan data kebutuhan industri menjadi kunci bagi pemerintah dalam merancang program pelatihan yang tepat sasaran.
"Kalau memang kebutuhannya jelas, kami akan support. Biaya pelatihannya akan ditanggung Kementerian Ketenagakerjaan," ujarnya dikutip dari Antara, Rabu (2/9/2026).
Ia menekankan bahwa skema ini diterapkan agar program pelatihan vokasi tidak sekadar mencetak lulusan, tetapi benar-benar menghasilkan tenaga kerja yang keterampilannya diserap oleh pasar.
Potret Pasar Kerja Nasional
Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik (BPS) Mei 2026, jumlah penduduk usia kerja di Indonesia mencapai 220,23 juta orang, dengan 155,41 juta orang di antaranya merupakan angkatan kerja. Dari total angkatan kerja tersebut, sebanyak 148,19 juta orang telah bekerja, sedangkan 7,22 juta orang masih menganggur. Adapun TPT nasional berada di angka 4,65%.
Sementara itu, sebanyak 64,82 juta orang tergolong bukan angkatan kerja, yang mencakup pelajar, pengurus rumah tangga, hingga pensiunan.
Dari sisi kualitas dan struktur, pasar kerja Indonesia masih didominasi oleh sektor informal yang mencapai 56,54%, berbanding 38,81% di sektor formal. Mayoritas tenaga kerja juga masih didominasi lulusan SD dan SMP dengan porsi 50,52%. Lulusan SMA dan SMK menyumbang 32,27%, sedangkan lulusan perguruan tinggi baru mencapai 12,56%.
Data Sakernas Agustus 2025 turut memperlihatkan keterkaitan erat antara tingkat pendidikan dan status pekerjaan. Lulusan universitas mayoritas bekerja di sektor formal (76,5%). Sebaliknya, lulusan SD dan SMP mendominasi sektor informal hingga 72,5% dengan tingkat pengangguran 2,8%.
Sementara itu, lulusan SMA dan SMK lebih banyak tersebar di sektor informal, dengan tingkat pengangguran masing-masing tercatat sebesar 6,9% dan 8,6%.
Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6
Advertisement




