Asosiasi Keuangan Inggris mengirim surat kepada Menteri Keuangan baru, menentang kenaikan pajak dalam anggaran musim gugur.

Ketika Menteri Keuangan Inggris yang baru, John Healey, sedang menyiapkan Anggaran Musim Gugur pertamanya untuk bulan Oktober, sektor perbankan Inggris tengah gencar menekan pemerintah, dengan tegas menentang rencana kenaikan pajak industri lebih lanjut. Asosiasi industri paling berpengaruh di Inggris, UK Finance, pada hari Kamis mengirim surat kepada Healey, secara tegas menyatakan bahwa peningkatan pajak sektor perbankan dalam Anggaran Musim Gugur “akan merusak daya saing internasional Inggris.” Beberapa hari sebelumnya, Chief Executive Officer JPMorgan, Jamie Dimon, juga menyampaikan peringatan serupa melalui sambungan telepon kepada Healey, menyebut bahwa pajak tambahan untuk bank dapat menyebabkan arus keluar modal dan lapangan kerja di sektor keuangan.David Postings, Chief Executive Officer UK Finance, dalam surat tersebut menyampaikan penolakannya secara tegas. Ia menyoroti bahwa tingkat pajak gabungan di sektor perbankan Inggris saat ini telah mencapai 46,6%, jauh lebih tinggi dibandingkan pusat keuangan internasional lain seperti Amsterdam, Dublin, Frankfurt, dan New York. Selain itu, di atas pajak laba bank, Inggris juga membebankan pajak neraca yang tidak dapat dikurangkan, sehingga menciptakan “pajak berganda” yang sangat tidak kompetitif secara global.Postings menekankan bahwa sektor perbankan tahun lalu telah membayarkan lebih dari 43 miliar pound dalam bentuk pajak, setara 4,3% dari total penerimaan pajak nasional, dan lebih dari separuh pekerjaan bernilai tinggi tersebar di luar wilayah London. Ia memperingatkan bahwa di tengah upaya negara pesaing seperti Jerman yang sedang berusaha memperkuat daya saing industri perbankannya, apabila Inggris terus meningkatnya beban pajak pada sektor tertentu, tidak hanya akan merusak agenda pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan pemerintah, namun juga dapat melemahkan posisi Inggris sebagai tujuan utama investasi jasa keuangan global. Ia mendesak pemerintah agar menyelaraskan kebijakan pajak dan regulasi untuk mendukung pembangunan industri yang berkelanjutan.