BI Bebaskan Biaya QRIS, Angin Segar Usaha Mikro dan Konsumsi

Kebijakan Bank Indonesia (BI) yang menetapkan Merchant Discount Rate (MDR) QRIS sebesar 0% untuk transaksi hingga Rp 100.000 mulai 1 Oktober 2026 dinilai dapat menstimulasi transaksi digital sekaligus menggerakkan konsumsi masyarakat.

Pengamat Perbankan sekaligus Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Trioksa Siahaan, menilai langkah tersebut sudah tepat untuk menekan biaya operasional usaha mikro.

“Menurut saya, kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat karena dapat menurunkan biaya transaksi, memperluas penggunaan pembayaran digital, serta mendukung konsumsi dan aktivitas ekonomi,” kata Trioksa kepada Liputan6.com, Selasa (18/8/2026).

Trioksa menambahkan, pelaku usaha dengan transaksi kecil dan berulang akan memperoleh manfaat langsung melalui efisiensi margin. Di sisi lain, konsumen diuntungkan dengan makin luasnya penerimaan QRIS tanpa khawatir biaya tambahan. Mengenai potensi dampaknya terhadap inflasi, ia menganggap dampaknya tergolong minim.

“Risiko terhadap inflasi relatif terbatas karena kebijakan ini tidak menambah daya beli secara langsung,” ujar Trioksa. Meski begitu, ia mengingatkan BI untuk tetap memantau agar pembebasan MDR ini tidak mengurangi kemampuan perbankan dan penyedia jasa pembayaran (PJP) dalam menjaga keandalan serta keamanan sistem.

 

Ekonom Bank Danamon, Hosiana E. Situmorang, memandang pembebasan MDR QRIS ini sebagai stimulus yang pas menjelang periode libur akhir tahun.

“Kebijakan Bank Indonesia menggratiskan MDR QRIS per 1 Oktober 2026 menjadi booster taktis yang sangat pas untuk menggenjot konsumsi rumah tangga menyongsong libur akhir tahun,” jelas Hosiana.

Menurut Hosiana, batas transaksi gratis hingga Rp 100.000 sangat relevan dengan pola belanja harian masyarakat. Ia mencatat rata-rata nilai transaksi QRIS mencapai Rp 47.863 pada Semester I 2026, dari total nilai transaksi Rp 600,69 triliun dan volume 12,55 miliar transaksi.

“Pertumbuhan volume yang melonjak 100,12% secara tahunan membuktikan bahwa pembebasan biaya potong akan langsung mengamankan daya beli ritel harian masyarakat,” tegasnya.

 

Sementara itu, Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede, menjelaskan bahwa dampak kebijakan ini terhadap sektor moneter bersifat tidak langsung, berbeda dengan penurunan suku bunga (BI-Rate).

“Dari sisi moneter, dampak langsung kebijakan ini relatif kecil, tetapi dampak tidak langsung terhadap kegiatan ekonomi dapat cukup berarti. Kebijakan ini lebih tepat disebut pelonggaran biaya transaksi daripada pelonggaran moneter,” ungkap Josua.

Josua menggarisbawahi bahwa efisiensi biaya akan mempercepat kecepatan perputaran uang (velocity of money) serta mendorong transaksi kecil berbasis tunai berpindah ke ekosistem digital. Pengurangan MDR ini juga dinilai ampuh menghilangkan praktik syarat minimun transaksi atau pembebanan biaya tambahan (surcharge) oleh merchant.

Melihat lonjakan volume transaksi QRIS yang telah mencapai pemanfaatan massal, Josua menyarankan BI melakukan evaluasi berkala dalam kurun 6 hingga 12 bulan ke depan.

“Nilai utama kebijakan ini bukan sekadar angka Rp 100.000-nya, melainkan bukti bahwa BI tengah menggunakan kebijakan sistem pembayaran sebagai pelengkap instrumen moneter,” tutup Josua.