Hilirisasi Jadi Fokus Investasi 2027, Rosan Bidik Sektor Nonmineral

Pemerintah akan memperluas hilirisasi pada 2027 dengan mendorong investasi di sektor perkebunan, kehutanan, serta minyak dan gas bumi untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan, hilirisasi menyumbang 29,7% dari investasi yang masuk pada semester I 2026 dengan nilai Rp 300,1 triliun.

“Kurang lebih hampir 30%, atau tepatnya 29,7% investasi yang masuk itu berasal dari sektor hilirisasi yang jumlahnya mencapai Rp 300,1 triliun,” kata Rosan di Kantor DJP, dikutip Minggu (16/8/2026).

Rosan mengatakan investasi hilirisasi masih didominasi sektor mineral dengan nilai Rp 206,5 triliun.

Pemerintah akan memperbesar kontribusi sektor nonmineral karena hilirisasi perkebunan dan kehutanan memiliki potensi penyerapan tenaga kerja yang lebih besar.

"Dari segi penyerapan tenaga kerja, investasi hilirisasi di bidang kehutanan dan perkebunan itu lebih besar walaupun dari segi nominalnya di bawah angka investasi di bidang mineral,” ujar Rosan.

Rosan mengatakan realisasi investasi nasional pada semester I 2026 mencapai Rp 1.010,6 triliun atau tumbuh 7,2% dan menyerap 1,4 juta tenaga kerja langsung.

Pemerintah menargetkan investasi pada 2027 mencapai Rp 2.322 triliun atau meningkat dari target 2026 sebesar Rp 2.041 triliun.

Target tersebut menjadi bagian dari sasaran investasi Rp 13.032 triliun selama periode 2025-2029.

Rosan menegaskan pemerintah akan mengarahkan investasi tidak hanya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Setiap rupiah investasi harus menciptakan lapangan pekerjaan yang baik, yang berkualitas, sekaligus juga memperbaiki kualitas hidup dari masyarakat kita,” ujar Rosan.

 

Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menegaskan bahwa pengelolaan dana melalui Pusat Keuangan dan Investasi Indonesia (PFII) harus berjalan secara independen. Independensi tersebut mencakup seluruh aspek, mulai dari manajemen pengelolaan, proses peradilan, hingga sistem pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Pada intinya, dari PFII itu semuanya harus independen. Jadi, baik dari segi pengelolaannya sudah pasti independen, kemudian dari pengadilannya juga—walaupun tetap bekerja sama dengan Mahkamah Agung (MA)—tahap-tahapnya juga harus independen. Kemudian OJK-nya juga OJK yang independen," kata Rosan dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RAPBN 2027 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Saat ditanya mengenai potensi dana yang dapat ditarik melalui dana global (global fund), Rosan menjelaskan bahwa pemerintah saat ini masih berada pada tahap penjajakan awal dengan para calon investor.

Ia mengungkapkan, pembicaraan sejauh ini baru dilakukan dengan investor dan kantor pengelola kekayaan keluarga (family office) dari kawasan Asia, sementara potensi investor dari Eropa dan Timur Tengah masih dalam tahap persiapan.

"Kemarin yang kita temui itu baru investor atau family office dari Asia dulu, belum yang dari Eropa maupun Timur Tengah," ujarnya.

 

Meski demikian, Rosan menilai kawasan Timur Tengah, khususnya Dubai, menyimpan potensi yang sangat besar sebagai sumber dana investasi. Menurutnya, sejauh ini telah ada sejumlah pihak asal Dubai yang menunjukkan ketertarikan untuk menanamkan modal di Indonesia.

"Memang potensi yang besar itu banyak dari Dubai, mereka ada kemungkinan juga masuk ke kita," kata Rosan.

Rosan juga membenarkan bahwa potensi dana sekitar Rp 500 triliun yang sebelumnya sempat disampaikan oleh Kementerian Keuangan, salah satu sumber utamanya berasal dari skema family office.

"Iya, memang rencananya paling banyak berasal dari family office," tambah Rosan.

Guna memantapkan kerangka kerja PFII, pemerintah juga aktif menyerap masukan dari pusat keuangan dunia, seperti Dubai International Financial Centre (DIFC). Rosan menilai sistem dan regulasi yang diterapkan di Dubai dapat menjadi salah satu referensi terbaik bagi Indonesia.

"Kalau kita lihat, kita juga banyak mendapat masukan dari DIFC (Dubai International Financial Centre), karena framework-nya memang sangat bagus," pungkasnya.