DSI Kelola Devisa Ekspor Rp 249,72 Triliun dari 3 Komoditas

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) telah mengelola devisa hasil ekspor (DHE) senilai US$ 14 miliar atau Rp 249,72 triliun (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah di 17.840)dari tiga komoditas strategis dalam waktu 2 bulan 13 hari sejak mulai beroperasi pada 1 Juni 2026. Tiga komoditas tersebut yakni batu bara, kelapa sawit, dan besi baja.

"Sejak mulai beroperasi pada 1 Juni 2026 hanya dengan tiga komoditas, batu bara, kelapa sawit, dan besi baja, dalam waktu 2 bulan 13 hari, DSI telah mengelola devisa ekspor senilai US$ 14 miliar dari tiga komoditas strategis saja,” kata Prabowo dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI dan Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jumat (14/8/2026).

Prabowo mengatakan DSI telah memonitor lebih dari 6.500 transaksi ekspor dari tiga komoditas tersebut. Dari proses monitoring, DSI disebut menemukan potensi tambahan penerimaan sekitar US$ 5 miliar yang berasal dari perbedaan dan penyesuaian harga serta pembayaran DHE.

“DSI telah menemukan potensi tambahan US$ 5 miliar hanya dari perbedaan dan penyesuaian harga, dari pembayaran devisa hasil ekspor,” ujarnya.

Menurut Prabowo, pemerintah membentuk DSI untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas strategis sekaligus memastikan nilai ekonomi yang dihasilkan sumber daya alam Indonesia dapat memberikan manfaat lebih besar bagi perekonomian nasional.

Prabowo mencontohkan tata niaga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Ia menyebut CPO Indonesia sebelumnya dijual dengan harga sekitar Rp15.000 per kilogram secara FOB di pelabuhan Indonesia, sementara harga CPO di bursa Rotterdam mencapai sekitar Rp27.000 per kilogram.

"Artinya, sesungguhnya kita hilang hampir 50% nilai komoditas kita,” kata Prabowo.

 

Karena itu, pemerintah membentuk DSI sebagai pintu tunggal proses ekspor komoditas Indonesia. Namun, Prabowo menegaskan DSI bukan perusahaan yang mengambil alih kepemilikan komoditas atau melakukan monopoli ekspor.

“Prosesingnya bukan satu PT yang menguasai komoditas dan mengekspor, tidak. Tapi sekarang kita bisa monitor berapa yang muat di atas kapal, berapa ton, berapa yang dilaporkan di atas kertas, berapa yang sampai ke tujuan ekspor,” ujarnya.

Prabowo menegaskan pemerintah ingin memastikan data ekspor yang dilaporkan di Indonesia sesuai dengan data di negara tujuan.

“Bangsa Indonesia tidak ingin lagi dicurangi. Kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang apalagi di luar negeri, dan meninggalkan rakyatnya sendiri hidup susah,” tegasnya.

Ke depan, cakupan pengawasan DSI akan diperluas ke 50 pelabuhan di 25 provinsi. Pemerintah juga menargetkan seluruh komoditas ekspor Indonesia dapat dimonitor dan dikelola melalui mekanisme tersebut.